Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

1784696982808

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

1791899701721

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

ilustrasi-stop-pungli

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

1784696982808

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

1791899701721


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

ilustrasi-stop-pungli

Dari 10 Besar Menuju 4 Terbaik, Dinkes Bondowoso Seleksi Ketat Pesantren Sehat Berbasis Aksi, Bukan Sekadar Seremoni

1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Penilaian pesantren sehat di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, tidak sekadar mengukur kebersihan lingkungan atau menata kawasan pondok agar terlihat rapi saat penilaian.

Lebih dari itu, program ini menguji sejauh mana kesehatan, sanitasi, dan perilaku hidup bersih benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari para santri.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bondowoso, dr. Moch. Jasin, M.Kes., FISQua, menyampaikan bahwa penilaian pesantren sehat dilakukan melalui evaluasi penerapan Trias Pesantren Sehat, yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat, serta pemenuhan 15 indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Sekarang masih 10 besar. Nanti kita pilih empat besar,” demikian disampaikan dalam penjelasan mengenai tahapan penilaian pesantren sehat di Bondowoso,Rabu 14/10/2026.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk mendorong pesantren tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif, tetapi mampu membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, melibatkan pengasuh, pengurus, kader kesehatan, dan seluruh santri.

Bukan Hanya Kebersihan, tetapi Perubahan Perilaku

Trias Pesantren Sehat menempatkan pendidikan kesehatan sebagai fondasi untuk meningkatkan pengetahuan santri mengenai gizi, kebersihan diri, kesehatan reproduksi, dan kesehatan jiwa.

Pada aspek pelayanan kesehatan, keberadaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), layanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pemeriksaan kesehatan, serta kemitraan dengan Puskesmas menjadi bagian penting dalam upaya melindungi kesehatan warga pesantren.

Sementara itu, kata Kadinkes pembinaan lingkungan sehat mencakup pengawasan kualitas air, sanitasi, pengelolaan sampah, kebersihan asrama, kamar mandi, jamban, hingga tempat wudu.

Penilaian juga memperhatikan 15 indikator PHBS, mulai dari kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, penggunaan air bersih, konsumsi makanan bergizi, kebersihan fasilitas sanitasi, aktivitas fisik, pemberantasan sarang nyamuk, hingga penerapan kawasan tanpa rokok.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah pemantauan berat dan tinggi badan, pencegahan penyakit kulit seperti skabies, pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa, serta pengelolaan sampah secara benar.

Menurutnya ,dengan indikator tersebut, pesantren sehat dituntut menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar lingkungan yang tampak bersih ketika tim penilai datang.

Dikatakan ,salah satu contoh penerapan program tersebut terdapat di Yayasan Raudlatul Falah, Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.

Pesantren ini mengembangkan inovasi RAHAYU, singkatan dari Raudlatul Falah Memayu Hayuning Bawana, dengan tujuan mewujudkan pesantren yang sehat, bersih, asri, dan berkah.

Inovasi ini berangkat dari persoalan mendasar yang kerap dijumpai di lingkungan pesantren, seperti belum meratanya kesadaran menjaga kebersihan, pengelolaan sampah organik dan anorganik yang belum optimal, serta kebersihan kamar yang masih perlu ditingkatkan.

Alih-alih hanya mengandalkan petugas kebersihan atau instruksi pengurus, RAHAYU menempatkan santri sebagai pelaku utama perubahan.

Santri didorong mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, melakukan aksi, mengevaluasi hasil, dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan.

Lebih -lebih ,pendekatan ini menjadi penting karena budaya hidup sehat tidak akan terbentuk hanya melalui imbauan. Perubahan membutuhkan keterlibatan langsung, pembiasaan, dan tanggung jawab bersama.

Sampah Diolah, Lingkungan Lebih Bernilai
Salah satu implementasi nyata RAHAYU ialah pengelolaan sampah dengan prinsip bahwa limbah tidak selalu berakhir sebagai sesuatu yang harus dibuang.

1791899701721

“Sampah organik dikumpulkan untuk diolah menjadi kompos. Sementara itu, sampah anorganik, termasuk botol plastik bekas, dikumpulkan dan dimanfaatkan menjadi ecobrick sesuai kebutuhan program,”jelasnya.

Perubahan juga terlihat dari penyediaan tempat sampah dan wadah pengumpulan botol bekas. Jika sebelumnya sampah dibuang atau dibakar dan fasilitas penampungan masih terbatas, kini pesantren mulai membangun sistem pengelolaan yang lebih tertata.

Ditegaskan bahwa ,dampaknya tidak hanya menyangkut kebersihan lingkungan. Para santri juga memperoleh pengalaman langsung tentang pentingnya kepedulian, kerja sama, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab.

Namun, pengelolaan sampah tetap memerlukan pemilahan yang benar, pengawasan rutin, serta evaluasi agar pemanfaatan limbah tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan baru.

Dari Kompos Menuju Ketahanan Pangan
RAHAYU juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan pesantren.
Sampah organik yang telah diolah direncanakan menjadi pupuk bagi tanaman cabai, tomat, dan terong. Selain itu, terdapat rencana pembuatan kolam lele dengan memanfaatkan aliran sungai, yang pelaksanaannya perlu memperhatikan kelayakan lokasi, kualitas air, dan ketentuan lingkungan.

Jika dikembangkan secara konsisten, langkah tersebut berpotensi menghubungkan pendidikan kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan kemandirian pangan dalam satu gerakan terpadu.
Dengan demikian, pesantren tidak hanya mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan melalui teori, tetapi juga memberikan ruang bagi santri untuk mempraktikkannya.

Santri Husada dan Pencegahan Penyakit
Pelaksanaan pesantren sehat di Raudlatul Falah turut melibatkan Puskesmas Cermee dan Dinas Kesehatan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan.

Kegiatan tersebut meliputi pembinaan PHBS, pemeriksaan kesehatan dan rujukan, skrining tuberkulosis (TBC), skrining kesehatan jiwa, pemantauan konsumsi tablet tambah darah (TTD), serta cek kesehatan gratis.

Di tingkat pesantren, pembentukan kader Santri Husada menjadi salah satu strategi untuk memperkuat partisipasi warga pondok. Kader diharapkan membantu menggerakkan perilaku hidup bersih, mengenali persoalan kesehatan, dan mendukung upaya pencegahan penyakit.

Program konsumsi TTD bersama setiap Kamis juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan remaja putri dalam mencegah anemia. Gerakan ini disebut telah berjalan sejak 2019 di sekolah dan pondok pesantren.

“Langkah tersebut penting karena pencegahan anemia tidak cukup melalui pembagian tablet. Edukasi, pendampingan, pemantauan konsumsi, dan pemahaman mengenai manfaat TTD harus berjalan beriringan.
SIGAP PESAT, Kunci Kolaborasi Lintas Sektor,”paparnya.

Karena menurutnya ,persoalan kesehatan pesantren tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Kesehatan semata. Sanitasi, pengelolaan sampah, kebersihan perorangan, pencegahan penyakit, dan pembinaan lingkungan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Untuk itu, dikembangkan pendekatan SIGAP PESAT (Sinergi Gerak Antar Perangkat Daerah) yang melibatkan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Bapperida, Dinas Perumahan dan Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Fatayat NU,”katanya.

Sinergi tersebut kata Kadinkes ,diarahkan untuk menyelaraskan pembinaan, memperkuat aksi nyata, dan menyinkronkan kegiatan pada 2027.
Dari sisi kebijakan, pelaksanaan pesantren sehat didukung Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, keputusan pembentukan tim pembina pesantren sehat, serta kebijakan pendampingan melalui program SAJAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah).

Selain itu ditingkat lokal, kerja sama Puskesmas Cermee dengan Pondok Pesantren Raudlatul Falah dan Fatayat NU Kecamatan Cermee menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan kesehatan.
Empat Terbaik Harus Dibuktikan dengan Dampak

Seleksi dari 10 besar menuju empat terbaik menjadi momentum untuk melihat sejauh mana program pesantren sehat benar-benar berjalan di lapangan.

Penilaian tidak semestinya hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, keberadaan tempat sampah, atau tampilan lingkungan yang tertata. Konsistensi perilaku, keberlanjutan pengelolaan sampah, akses pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan keterlibatan aktif santri juga menjadi aspek penting untuk diperhatikan.

“Pada akhirnya, pesantren sehat bukanlah program yang selesai ketika penilaian berakhir. Keberhasilannya justru terlihat setelah kegiatan penilaian usai: apakah kamar tetap bersih, sampah terkelola, santri terbiasa mencuci tangan, kesehatan terpantau, dan seluruh warga pesantren terus menjaga lingkungan,”terangnya

Dari Raudlatul Falah, inovasi RAHAYU membawa pesan bahwa menjaga kebersihan bukan sekadar kewajiban, melainkan tanggung jawab bersama.
Sebab, santri tidak hanya dipersiapkan untuk menjaga dirinya sendiri, tetapi juga menjaga sesama dan alam. Menjaga kebaikan hari ini merupakan investasi bagi kehidupan generasi mendatang.

ilustrasi-stop-pungli

Tiga Yayasan Belum Setor LPJ Hibah 2025, Akuntabilitas Uang Rakyat di Bondowoso Dipertanyakan

1784696982808

BONDOWOSO – Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bondowoso menjadi sorotan. Tiga yayasan, yakni Yayasan Al Arif, Al-Ikhlas, dan Al Mukhlisin, disebut belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), meski Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso mengaku telah berulang kali melakukan penagihan.

Belum tuntasnya kewajiban administrasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan kepatuhan penerima hibah dalam mempertanggungjawabkan bantuan yang bersumber dari uang rakyat.

Kepala Bagian Kesra Setda Bondowoso, Royhan, mengungkapkan bahwa sebagian besar penerima hibah lainnya telah menyelesaikan kewajiban pelaporan. Namun, tiga yayasan tersebut hingga kini masih belum menuntaskan LPJ.

“Kalau yang lain sudah selesai, kami tidak sampai mengirim SP 1 dan SP 2. Dari tiga yayasan ini, kami sudah beberapa kali melakukan penagihan,” ujar Royhan saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2026) di kantor Pemkab setempat.

Menurut Royhan, setelah anggaran ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani, penerima hibah diberi waktu sekitar tiga bulan untuk menyampaikan LPJ.

Apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi, pihaknya melakukan penagihan melalui surat peringatan serta pendampingan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penerima bantuan.

Royhan juga menyebut pihaknya telah menyiapkan dokumentasi, telaah staf, dan kertas kerja sebagai bahan laporan hasil monitoring kepada pimpinan.

Namun, upaya penagihan yang telah dilakukan belum serta-merta menyelesaikan persoalan.

Hingga berita ini ditayangkan belum terdapat penjelasan terperinci mengenai alasan ketiga yayasan tersebut belum menyerahkan LPJ maupun kepastian waktu penyelesaiannya.

Penagihan Berulang, Penyelesaian Belum Jelas

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keterlambatan dokumen administrasi. LPJ merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tanpa laporan tersebut, publik belum memperoleh gambaran utuh mengenai realisasi penggunaan bantuan oleh masing-masing penerima. Meski demikian, belum diserahkannya LPJ tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan penggunaan dana.

Kepastian mengenai hal itu memerlukan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

1791899701721

Royhan menjelaskan, pembahasan anggaran dilakukan bersama tim anggaran sebelum bantuan disalurkan. Sementara itu, proses pencairan ditangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai kewenangannya.

Pembagian tugas tersebut tidak menghapus tanggung jawab untuk memastikan bahwa hibah yang telah disalurkan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah tetap perlu memastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan efektif hingga kewajiban penerima bantuan diselesaikan.

Publik Berhak Tahu Nasib Dana Hibah
Sejumlah hal masih perlu diperjelas, mulai dari besaran dana hibah yang diterima masing-masing yayasan, alasan keterlambatan penyampaian LPJ, hingga status penagihan dan langkah lanjutan yang akan ditempuh pemerintah daerah.

Kejelasan mengenai surat peringatan yang telah diberikan, termasuk apakah masing-masing penerima telah memperoleh teguran tertulis dan bagaimana tindak lanjutnya, juga penting untuk memastikan proses pengawasan berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu memastikan bahwa monitoring tidak berhenti pada penagihan, penyusunan telaah staf, atau dokumentasi administratif.

Pengawasan harus menghasilkan penyelesaian yang terukur, disertai kejelasan mengenai tenggat waktu dan tindak lanjut apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan dugaan semata.

Pada akhirnya, persoalan tiga yayasan yang belum menyampaikan LPJ hibah 2025 menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tujuan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Penagihan boleh berulang, tetapi penyelesaian harus jelas. Yayasan penerima hibah perlu menuntaskan kewajibannya, sementara Pemkab Bondowoso dituntut memastikan proses pertanggungjawaban berjalan sampai tuntas.

 

ilustrasi-stop-pungli

Hasil Musda LPTQ Bondowoso Dituntut Berbenah, Potensi Qari-Qariah Jangan Hanya Diandalkan Jelang Lomba

1784696982808

BONDOWOSO – Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bondowoso, Rabu (14/10/2026), yang berlangsung di Pemkab Bondowoso menjadi momentum penting untuk membenahi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan qari, qariah, dan hafiz-hafizah agar mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 250 orang tersebut juga menyoroti penataan struktur kepengurusan, penguatan pembinaan, serta pembentukan organisasi LPTQ di seluruh jenjang, mulai dari kecamatan hingga kabupaten.

Dalam penataan kepengurusan, Sekretaris Daerah (Sekda) ditetapkan sebagai Ketua Umum LPTQ secara ex-officio. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag., M.HI., menempati posisi Ketua I secara ex-officio.

Adapun Ketua II berasal dari unsur yang menangani bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), baik Asisten I maupun Kepala Bagian Kesra. Posisi Ketua III diperuntukkan bagi unsur praktisi, yang dapat berasal dari Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffaz (JQH). Sementara posisi sekretaris dan jajaran di bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pembinaan Jangan Berhenti pada Penjaringan

Salah satu pekerjaan penting LPTQ Bondowoso adalah memperkuat pola pembinaan yang selama ini masih perlu dibenahi. Pembinaan terhadap potensi tilawatil Qur’an diharapkan tidak berhenti pada penjaringan peserta menjelang kompetisi, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dan terarah.

Selama beberapa tahun terakhir, pembinaan disebut masih banyak berjalan secara individual dan belum sepenuhnya membawa nama LPTQ sebagai organisasi. Pelibatan LPTQ dalam proses penjaringan dan pengiriman peserta ke tingkat provinsi maupun nasional pun dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Ke depan, pengalaman kabupaten lain yang dinilai memiliki potensi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pembinaan di Bondowoso. Potensi qari, qariah, serta hafiz dan hafizah yang telah tampil di tingkat provinsi maupun nasional perlu dipetakan dan dikembangkan secara lebih sistematis.

Dengan demikian, keberhasilan peserta tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga ditopang program pembinaan, pendampingan, dan pengembangan potensi yang berkesinambungan.

1791899701721

Transparansi Anggaran dan Penguatan Organisasi

Dari sisi pendanaan, kegiatan LPTQ saat ini bersumber dari pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaan anggaran dan pemanfaatan dana hibah menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung program kerja organisasi.
Rincian penggunaan dana hibah serta transparansi anggaran menjadi hal yang perlu dipahami oleh unsur pimpinan terkait, khususnya Ketua I dan Ketua II sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran diperlukan agar dukungan pemerintah daerah benar-benar menunjang program pembinaan, peningkatan kualitas peserta, serta pengembangan kegiatan LPTQ secara terukur.

Selain pembenahan kepengurusan dan program, LPTQ Bondowoso juga melakukan penataan fasilitas organisasi. Sekretariat yang sebelumnya berada di Santawi kini dipindahkan ke lantai dua Gedung Perinda, kompleks Kantor Bupati Bondowoso.

Pemindahan tersebut diharapkan mendukung koordinasi dan administrasi organisasi agar lebih efektif.
Musda Jadi Momentum Pembenahan
Musda LPTQ Bondowoso tidak sekadar menjadi agenda pergantian atau penataan kepengurusan. Forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya dan merumuskan langkah strategis bagi pengembangan LPTQ ke depan.

Pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga kabupaten, pembinaan yang berkelanjutan, serta tata kelola anggaran yang transparan menjadi sejumlah aspek penting dalam memperkuat peran organisasi.

Dengan dukungan pemerintah daerah, Kemenag, dan unsur terkait, LPTQ Bondowoso diharapkan mampu membangun sistem pembinaan yang lebih terarah sehingga potensi generasi Qur’ani dapat berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang tilawatil Qur’an.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil Musda tidak berhenti pada susunan kepengurusan dan rumusan program, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

ilustrasi-stop-pungli

Ning Umi Laila Ajak Jamaah Mahabudiman Bondowoso Menjemput Kebahagiaan Lewat Syukur dan Istiqamah

1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pendakwah milenial asal Surabaya, Jawa Timur, Ummi Lailatul Rahmah Hadi atau yang akrab disapa Ning Umi Laila, mengajak jamaah pengajian Mahabudiman memperkuat rasa syukur dan menjaga konsistensi dalam beribadah. Pesan tersebut disampaikan saat mengisi pengajian di Pendopo Bagus Asra, Bondowoso, Selasa (13/10/2026).

Dalam tausiyahnya, Ning Umi Laila menegaskan bahwa kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan, jabatan, maupun banyaknya harta. Menurut dia, rasa syukur menjadi kunci penting agar seseorang mampu menikmati kehidupan dengan hati yang lapang.

“Tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali dirinya yang pandai bersyukur. Mau sekaya apa pun, mau setinggi apa pun jabatannya, tetapi kalau di hati tidak ada rasa syukur, tidak akan menemukan kebahagiaan,” tuturnya di hadapan jamaah.

Ia kemudian mengajak para peserta untuk mengucapkan hamdalah sebagai ungkapan syukur atas kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat. Baginya, pertemuan dalam majelis ilmu merupakan kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Effort dalam Kebaikan, Istiqamah dalam Ibadah

Dengan gaya ceramah yang santai dan diselingi humor, Ning Umi Laila juga menjelaskan makna effort atau upaya yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu. Ia mencontohkan, kehadiran jamaah di lokasi pengajian pun membutuhkan usaha, mulai dari meluangkan waktu hingga mempersiapkan diri.

Ia berharap setiap ikhtiar yang dilakukan untuk menghadiri majelis tersebut menjadi bagian dari amal kebaikan.

“Semoga yang kita gunakan pada siang hari ini menjadi saksi di akhirat bahwa kita melakukan kebaikan,” ujarnya.

Baca juga : Launching Pesona Mahabudiman, Ketua TP PKK Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Ingatkan Bahaya Hoaks di Era Digital

Selain mengajak jamaah memperbanyak selawat, Ning Umi Laila menekankan pentingnya istiqamah dalam menjalankan ajaran agama. Menurut dia, konsistensi menjadi tantangan tersendiri karena sesuatu yang mudah diucapkan belum tentu mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mencontohkan kewajiban salat lima waktu. Meski jumlahnya telah ditetapkan lima kali sehari, dalam praktiknya masih ada orang yang meninggalkan ibadah tersebut karena terlambat bangun, sibuk bekerja, sedang dalam perjalanan, kelelahan, atau tertidur.

1791899701721

“Pengajian, berangkat pengajian itu gampang, yang susah istiqamah. Salat itu gampang, yang susah tidak meninggalkan salat,” ungkapnya.

Ning Umi Laila menjelaskan bahwa kebiasaan baik yang dijaga secara berkelanjutan merupakan bentuk latihan spiritual atau riyadah. Karena itu, ia mengajak jamaah untuk tidak hanya bersemangat dalam beribadah pada waktu tertentu, tetapi juga mempertahankannya secara konsisten.

Menurutnya, ketekunan dalam menjalankan amalan menjadi bagian penting dari ikhtiar seorang muslim dalam memohon pertolongan dan keberkahan Allah SWT.

Menyoroti Ketangguhan Perempuan
Dalam kesempatan yang sama, putri sulung almarhum KH. Edy Rahmatullah atau Kyai Granat dan Nyai Hj. Sulastri tersebut turut menyinggung peran perempuan, terutama mereka yang bekerja jauh dari keluarga.

Ia menceritakan pengalamannya mengisi pengajian bagi para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Dari pengalamannya itu, ia melihat besarnya peran perempuan dalam menopang kehidupan keluarga, baik sebagai ibu maupun istri.

Ning Umi Laila mengungkapkan bahwa mayoritas jamaah dalam sejumlah pengajian yang diikutinya di Hong Kong merupakan perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kondisi tersebut membuatnya semakin menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikul kaum perempuan.

Ia juga menyinggung perempuan yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Menurutnya, kontribusi mereka perlu dipahami secara tepat dalam perspektif tanggung jawab keluarga dan ajaran Islam.

Dalam ceramahnya, ia menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah berada pada laki-laki, tetapi perempuan yang turut bekerja juga menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan perannya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa ketangguhan perempuan tidak hanya terlihat dari kemampuannya bekerja, tetapi juga dari tanggung jawab yang dijalankan dalam keluarga dan kehidupan sosial.

Melalui tausiyahnya di Bondowoso, Ning Umi Laila mengajak jamaah menjadikan rasa syukur sebagai landasan menjalani kehidupan, istiqamah sebagai pegangan beribadah, serta kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam.

ilustrasi-stop-pungli

Launching Peshona Mahabudiman, Ketua TP PKK Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Ingatkan Bahaya Hoaks di Era Digital

1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Dr. Ny. Hj. Khodijatul Qodriyah, A.P., S.Ag., M.M.Pub., M.Si., mendorong perempuan agar semakin mandiri secara ekonomi, berdaya dalam keluarga, serta berperan aktif membangun masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terprovokasi maupun terjebak informasi bohong atau hoaks.

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengajian rutin  MAHABUDIMAN
( Manaqib, Ratibul Hadad, Burdah, Diba, hataman dan nariyahan)di Pendopo Raden Bagus Asra, Bondowoso, Selasa (13/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan rencana pengembangan kegiatan keagamaan perempuan melalui program Pesona Mahabudiman, yang direncanakan menjangkau kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

Perempuan yang merupakan istri Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, itu menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik, tetapi juga membutuhkan penguatan spiritualitas, pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga.

Menurutnya ,perempuan memiliki multiperan, baik sebagai ibu, istri, anak, maupun anggota masyarakat. Seluruh peran tersebut perlu dijalankan secara seimbang, termasuk dalam membangun kemandirian ekonomi dan menanamkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan keluarga.

“Sebagai perempuan, mari bersama-sama menjadi bagian dari pembentuk keluarga yang berkualitas melalui iman, Islam, dan ihsan,” pesannya.

Literasi Digital Jadi Benteng Melawan Hoaks

Di tengah derasnya arus informasi digital, Khodijatul, yang akrab disapa Ning I’a mengajak masyarakat membangun budaya literasi di lingkungan masing-masing.

Dikatakan, literasi tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengolah, serta menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Ia menyoroti pentingnya literasi media, teknologi, digital, hingga finansial agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketenteraman sosial. Masyarakat diharapkan tidak ikut menyebarkan hoaks maupun meneruskan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Ning I’a juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mendukung program pembangunan, terutama di bidang agama, kesehatan, dan pendidikan. Ia menekankan pentingnya menuntut ilmu melalui majelis-majelis keagamaan sekaligus meningkatkan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Posyandu Tak Lagi Sekadar Melayani Ibu dan Anak

Selain menyoroti peran perempuan, Ning I’a menjelaskan bahwa fungsi Posyandu kini diarahkan pada pelayanan masyarakat yang lebih luas dan terintegrasi.

Ditegaskan bahwa , Posyandu tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sepanjang siklus kehidupan masyarakat.

Pelayanan tersebut mencakup enam bidang standar pelayanan minimal (SPM), yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

1791899701721

Melalui pendekatan tersebut, Posyandu diharapkan menjadi ruang pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pendataan, identifikasi masalah, penyuluhan, hingga komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagi balita, pelayanan meliputi pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, dan konsultasi gizi. Anak-anak serta remaja diharapkan memperoleh edukasi kesehatan, sementara masyarakat usia produktif didorong meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan.

Adapun kelompok lanjut usia diharapkan mendapatkan pelayanan yang mendukung kualitas hidup mereka.

Transformasi ini, menurutnya, membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, jajaran kecamatan dan desa, kader Posyandu, hingga masyarakat.

PESHONA MAHABUDIMAN
Pengajian, Sholawat dan Anjangsana Direncanakan Menjangkau Kecamatan

Dalam kesempatan yang sama, perempuan yang juga istri Bupati Bondowoso , KH.Abdul Hamid Wahid ini menyampaikan bahwa kegiatan Mahabudiman telah memasuki pelaksanaan kesembilan. Pengajian tersebut menjadi bagian dari kegiatan rutin untuk memperkuat kehidupan spiritual masyarakat Bondowoso.

Ke depan, kegiatan keagamaan bagi perempuan direncanakan semakin beragam. Selain pengajian rutin, akan disiapkan kegiatan pengajian selawat dan anjangsana yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali melalui program Pesona Mahabudiman.

Melalui program tersebut, kegiatan tidak hanya dipusatkan di pendopo, tetapi direncanakan berlangsung secara bergilir di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Bondowoso.

Pihaknya berharap perluasan kegiatan itu dapat mendekatkan pembinaan spiritual kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antarkelompok perempuan di tingkat kecamatan.

Ia juga mengaitkan penguatan spiritual dengan pentingnya kepedulian sosial, menegakkan nilai-nilai kebaikan, serta mencegah perilaku yang merugikan masyarakat.

Disampaikan bahwa , nilai agama semestinya tidak berhenti pada kegiatan ibadah, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, kepedulian terhadap sesama, dan kontribusi nyata dalam pembangunan.

Perempuan Berdaya, Keluarga Berkualitas
Kemandirian ekonomi dan penguatan multiperan perempuan menjadi salah satu pesan penting dalam kegiatan tersebut. Khodijatul berharap perempuan mampu mengembangkan potensi diri tanpa mengabaikan perannya dalam membangun keluarga yang sehat, berpendidikan, dan bermartabat.

Ditegaskan pula bahwa kualitas keluarga merupakan salah satu fondasi penting bagi pembangunan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemenuhan gizi, kesehatan fisik, pendidikan, kondisi ekonomi, serta pembentukan moral dan nilai keagamaan.

Melalui Mahabudiman dan rencana pengembangan Pesona Mahabudiman, ia berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa pembangunan Bondowoso membutuhkan keseimbangan antara penguatan spiritual, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi perempuan, dan kepedulian sosial.

“Semoga Bondowoso semakin aman dengan iman kita,” harapnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri ustazah Ning Umi Laila dari Surabaya.

ilustrasi-stop-pungli

Cegah BBM Langka, Diskoperindag Bondowoso Perketat Pengawasan, Pengisian Dibatasi

1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso memperketat pemantauan stok dan distribusi BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Koordinasi dengan pengelola SPBU dilakukan untuk menjaga pasokan tetap terkendali sekaligus mencegah pembelian berlebihan.

Pemantauan tersebut menyasar sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Tamansari dan Kademangan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Kepala Diskoperindag Bondowoso, Hergiyar, melalui Kepala Bidang Perdagangan, Dwi Hariadi, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pengelola SPBU menjadi bagian dari upaya mengantisipasi gangguan distribusi dan potensi penyalahgunaan pengisian BBM.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan nominal pembelian. Pengisian BBM untuk sepeda motor dibatasi maksimal Rp50 ribu, sedangkan untuk mobil berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.

“Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga pasokan BBM tetap aman dan terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Dwi Hariadi.

1791899701721

Antisipasi Tangki Modifikasi
Pembatasan pengisian juga diberlakukan terhadap seluruh jenis sepeda motor. Kebijakan tersebut, menurut keterangan Diskoperindag, turut ditujukan untuk mengantisipasi penggunaan tangki bahan bakar hasil modifikasi yang kapasitasnya melebihi standar pabrikan.

Kendaraan seperti Suzuki Thunder dan jenis kendaraan lain yang menggunakan tangki berkapasitas besar menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan tersebut.

Pengaturan ini diharapkan dapat menekan pembelian BBM secara berlebihan yang berpotensi mengurangi kesempatan pengguna lain untuk mendapatkan bahan bakar. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada pengawasan di lapangan serta kepatuhan pengelola SPBU dan konsumen.

Pengawasan Distribusi Jadi Kunci
Pemantauan stok dan koordinasi dengan pengelola SPBU dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di Bondowoso. Meski demikian, informasi mengenai kondisi stok aktual, dasar penetapan batas nominal pembelian, serta jangka waktu pemberlakuan pembatasan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian.

Kejelasan informasi tersebut juga penting untuk memastikan kebijakan pengendalian BBM berjalan secara proporsional, tidak menimbulkan keresahan, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Diskoperindag Bondowoso berharap langkah pengawasan ini mampu menjaga ketersediaan BBM tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhan.

ilustrasi-stop-pungli

Polisi Usut Dugaan Penusukan Pegawai Salah Satu Bank di Pujer

1784696982808

BONDOWOSO, – Seorang perempuan berinisial DN, yang diketahui bekerja sebagai pegawai di salah satu bank, diduga menjadi korban penusukan di Jalan Padasan menuju Wonosroyo, Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Senin (12/10/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami luka pada bagian perut bawah sebelah kanan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.

Informasi awal menyebutkan, tidak ada barang milik korban yang dilaporkan hilang dalam peristiwa tersebut. Namun, kondisi ini belum cukup untuk memastikan motif kejadian. Hingga kini, kronologi lengkap, identitas terduga pelaku, serta penyebab dugaan penusukan tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian.

Polisi Telusuri Pelaku
Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, S.H., saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

1791899701721

“Pelaku dalam lidik, Mas. Kami mengimbau, jika malam hari, jangan berkendara sendirian, apalagi perempuan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kepolisian diharapkan dapat mengungkap secara terang kronologi kejadian, motif, serta pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ditemukan.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat melintasi jalur yang relatif sepi, khususnya pada malam hari. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak berspekulasi mengenai identitas maupun motif terduga pelaku sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan maupun kondisi terkini korban.
(Red)

ilustrasi-stop-pungli

Cegah Ketimpangan Stok Kontrasepsi,Dinsos P3AKB Bondowoso Tekankan Akurasi Data Stok Alat Kontrasepsi, Pelayanan KB Jangan Sampai Terganggu

1784696982808

BONDOWOSO – Ketepatan data dan ketersediaan alat serta obat kontrasepsi menjadi perhatian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan yang tidak tertib berisiko memicu ketidaksesuaian stok, menghambat distribusi, hingga mengganggu pelayanan keluarga berencana (KB) kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. M. Imron, dalam kegiatan tindak lanjut pertemuan penggunaan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Selasa (13/10/2026).

Dalam arahannya, Imron menegaskan bahwa pengelolaan Alokon harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemanfaatan, hingga pencatatan dan pelaporan.

Setiap tahapan harus berjalan tertib agar persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Data harus sesuai dengan stok fisik
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kesesuaian antara data persediaan dalam sistem dan jumlah Alokon yang benar-benar tersedia di fasilitas kesehatan (faskes).

Menurut Imron, sistem pencatatan yang baik tidak akan efektif apabila data yang dimasukkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, petugas pencatatan dan pelaporan di setiap faskes diminta memperbarui data stok secara berkala serta segera memverifikasi apabila ditemukan perbedaan antara catatan dan persediaan fisik.

“Data harus akurat, stok harus terpantau, pelaporan harus tepat waktu, dan pelayanan KB tidak boleh terganggu karena masalah tata kelola Alokon,” demikian penekanan Imron dalam arahannya.

Ia juga meminta setiap faskes mencatat penerimaan, pengeluaran, penggunaan, sisa persediaan, serta kebutuhan Alokon secara rutin. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat dipantau secara aktual.

Cegah kekosongan dan penumpukan stok
Selain akurasi data, distribusi Alokon juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Ketidakseimbangan persediaan antarfasilitas kesehatan berpotensi menyebabkan kekurangan di satu wilayah, sementara persediaan berlebih menumpuk di wilayah lain.

1791899701721

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Imron mendorong pemetaan stok dan kebutuhan secara berkala. Apabila ditemukan faskes yang mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan, pihak terkait diminta segera berkoordinasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan atau redistribusi sesuai mekanisme yang berlaku.

Koordinator penyuluh KB juga diharapkan memperkuat pemantauan di wilayah kerja masing-masing. Potensi kekurangan stok maupun kendala distribusi perlu segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sebelum berdampak pada pelayanan.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan bersama instansi terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangannya, diharapkan memperkuat koordinasi untuk memastikan mutu, keamanan, dan penyimpanan Alokon memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perlu penanggung jawab yang jelas
Imron turut menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pada setiap tingkatan pengelolaan. Penetapan penanggung jawab di fasilitas kesehatan maupun pengelola program diperlukan agar setiap persoalan dapat segera ditangani tanpa tumpang tindih kewenangan.

Hasil pemantauan dan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan juga perlu dihimpun secara berkala sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi menghasilkan langkah perbaikan yang terukur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Dinsos P3AKB, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, petugas pencatatan dan pelaporan faskes, serta koordinator penyuluh KB.

Imron berharap, sinergi seluruh pihak mampu mendorong tata kelola Alokon di Bondowoso yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, ketepatan administrasi bukan sekadar persoalan laporan. Lebih dari itu, data yang akurat dan distribusi yang terencana menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman, dan berkesinambungan.

ilustrasi-stop-pungli

Jatuh dari Pohon Jati Setinggi 17 Meter, Mustafa Terima Bantuan Pengobatan dari Baznas Bondowoso

1784696982808

BONDOWOSO – Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bondowoso. Kali ini, Baznas menyalurkan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp1,5 juta kepada Mustafa, warga Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, yang mengalami kecelakaan kerja setelah terjatuh dari pohon jati setinggi sekitar 17 meter.

Mustafa mengalami luka di bagian kepala saat memotong ranting pohon jati. Akibat insiden tersebut, ia harus menjalani perawatan di RSDK Bondowoso.
Bantuan diserahkan oleh Wakil Ketua III Baznas Bondowoso, Budi Hartono, kepada Kepala Desa Ramban Kulon, Ahmad Tohir Judianson, S.T., pada Selasa (13/10/2026), untuk membantu meringankan biaya pengobatan korban.

Kepala Desa Ramban Kulon, Ahmad Tohir Judianson, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Baznas terhadap warganya yang sedang mengalami musibah.

“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pengobatan Mustofa,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah desa siap mendukung program Baznas, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

1791899701721

“Desa Ramban Kulon siap membayar ZIS atau zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas Bondowoso,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Bondowoso, Ahmadi, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat, terutama warga yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan biaya pengobatan.

“Baznas Bondowoso akan terus membantu warga desa di Bondowoso yang sakit,” kata Ahmadi.

Ia juga mengimbau para kepala desa agar tidak ragu berkoordinasi dengan Baznas apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan pengobatan, terutama mereka yang belum terjangkau atau tidak mendapatkan perlindungan dari BPJS Kesehatan.

Melalui bantuan tersebut, Baznas berharap beban keluarga Mustofa dapat sedikit berkurang sehingga proses pengobatan korban bisa berjalan dengan baik.
(Eko)

ilustrasi-stop-pungli

Hari Jadi ke-81 Jatim, Pemkab Bondowoso Gaungkan Pembangunan Berkelanjutan dan Penguatan Daya Saing

1784696982808

BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Senin (12/10/2026). Momentum ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat daya saing daerah, mendorong inovasi, serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Upacara tersebut dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Solikin, S.H., M.Si., yang bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Bupati Bondowoso.

Mengusung tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan”, peringatan tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Tema tersebut menegaskan arah pembangunan Jawa Timur yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan, penguatan daya saing daerah, percepatan inovasi, dan transformasi di berbagai sektor kehidupan.

Rangkaian upacara diawali dengan pembacaan riwayat singkat berdirinya Provinsi Jawa Timur sebagai refleksi atas perjalanan sejarah, perjuangan, dan fondasi kepemimpinan yang membentuk provinsi tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Solikin.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur menekankan bahwa tema Hari Jadi ke-81 Jawa Timur mencerminkan tekad bersama pemerintah dan masyarakat untuk terus mendorong kemajuan daerah. Pembangunan, menurut pesan yang disampaikan dalam amanat itu, harus dilakukan secara konsisten dengan mengedepankan daya saing, inovasi, dan perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman.

1791899701721

Arah pembangunan tersebut diwujudkan melalui Nawa Bhakti Satya, sembilan program pengabdian yang menjadi landasan prioritas pembangunan Jawa Timur untuk periode 2025–2029.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Tantangannya tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam amanat yang sama, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan Jawa Timur.

Penghargaan itu ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, pekerja, pelaku usaha, aparatur sipil negara (ASN), hingga jajaran TNI dan Polri. Seluruh unsur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menopang kehidupan sosial, menggerakkan perekonomian, dan menjaga kondusivitas daerah.

Peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa kemajuan daerah tidak cukup diukur melalui capaian pembangunan semata. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan perlu tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Bondowoso, semangat “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan” menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah perlu berjalan seiring dengan arah kebijakan provinsi. Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting agar agenda pembangunan tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

ilustrasi-stop-pungli
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih